Rumus kenaikan upah buruh di Indonesia biasanya ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Namun, pada Oktober 2021, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan pembatasan kenaikan upah sebesar 3%. Keputusan tersebut dibuat dalam rangka mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.
Sistem penentuan kenaikan upah buruh di Indonesia sebagian besar didasarkan pada Pertimbangan Hidup Layak (PHL), yang melibatkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Dalam menetapkan kenaikan upah, pemerintah biasanya juga berkoordinasi dengan perwakilan pekerja, pengusaha, dan lembaga terkait.
Rumus pasti untuk menentukan kenaikan upah buruh secara umum tidak selalu transparan atau dinyatakan secara langsung dalam formula matematis yang sederhana, karena melibatkan banyak variabel yang kompleks. Upah minimum diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Perubahan kebijakan terkait upah buruh seringkali menjadi perdebatan dan polemik di masyarakat karena memengaruhi banyak pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Jika terdapat informasi lebih baru setelah waktu saya terakhir diperbarui, saya sarankan untuk mengecek sumber berita terkini atau peraturan resmi terkait kebijakan kenaikan upah buruh di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar